KabarHarapan.com – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, mengungkap bahwa pihaknya tengah mempertimbangkan wacana kenaikan tarif untuk layanan bus TransJakarta, di tengah beban subsidi yang terus meningkat. Ia mencatat bahwa usulan yang muncul dari warganet berada pada kisaran antara Rp5.000 hingga Rp7.000 untuk satu tiket.
“Saya juga mendengar rata-rata mereka (masyarakat) mengusulkan, di media (sosial) saya itu, antara Rp5000 sampai Rp7000. Tetapi kami akan memutuskan sesuai dengan nanti apa yang menjadi kemampuan masyarakat,” ujar Pramono di Balai Kota, Rabu.
Dalam pernyataannya, Pramono menegaskan bahwa walaupun besaran kenaikan belum diputuskan, pemprov DKI Jakarta akan melakukan penyesuaian tarif. Alasan utama di balik kebijakan ini adalah beban subsidi yang saat ini harus ditanggung oleh pemerintah provinsi. Menurut dia, setiap tiket saat ini mendapat subsidi hingga Rp9.700 dari anggaran Pemprov DKI — angka yang dinilai sangat berat untuk terus dipertahankan.
“Kami sedang memfinalkan untuk itu. Sebenarnya di tarif yang lama pun, kami sudah memberikan subsidi per tiket Rp9.700. Kan terlalu berat kalau terus-terus seperti itu apalagi DBH-nya dipotong,” kata Pramono.
Potongan dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat yang mencapai hingga Rp15 triliun turut memperberat kondisi keuangan daerah. Dengan kondisi tersebut, kebijakan kenaikan tarif transportasi publik menjadi salah satu opsi yang harus dipertimbangkan agar sistem tetap berkelanjutan.
Meski demikian, Pramono tetap menegaskan bahwa bagian warga yang tergolong kurang mampu tidak akan terbebani oleh kenaikan tarif ini. Ia menyebut bahwa terdapat 15 golongan warga Jakarta yang tetap akan mendapatkan subsidi gratis sehingga mereka tidak perlu membayar tarif baru. Ia juga memastikan bahwa pemprov akan mengumumkan secara resmi besaran tarif baru ketika sudah ditetapkan.
“Nantinya, apabila keputusan kenaikan tarif TransJakarta telah resmi dilakukan, ia akan segera mengumumkan kepada masyarakat.”
Dari sisi layanan, Pramono juga mencatat bahwa tarif transportasi publik di Jakarta kini termasuk yang paling murah dibandingkan wilayah lainnya. Namun, situasi subsidi yang membengkak dan pembatasan anggaran memaksa pemprov untuk mengevaluasi struktur tarif agar ke depan tetap dapat memberikan layanan transportasi yang andal dan layak.
Ia kemudian menegaskan komitmennya agar kebijakan tarif baru tidak memberatkan masyarakat:
Pramono pun mengatakan akan mengupayakan agar kenaikan tarif tersebut tak terlalu membebani masyarakat.
Kesimpulannya, kebijakan pengaturan tarif ini masih dalam tahap finalisasi dan pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Pramono Anung terus membuka ruang dialog dengan masyarakat untuk menentukan besaran yang tepat. Keputusan akhir akan diumumkan secara resmi setelah mempertimbangkan kemampuan warga dan keberlanjutan layanan publik.
