Calonkepaladaerah.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Gubernur Pramono Anung memberikan sorotan serius terhadap layanan transaksi elektronik pada moda transportasi publik, khususnya di Transjakarta dan MRT Jakarta. Beliau secara langsung meminta jajaran Transjakarta dan MRT Jakarta untuk memprioritaskan perbaikan terhadap mesin tap in dan tap out yang masih kerap lamban dalam memindai kartu atau bahkan menarik tarif lebih dari satu kali transaksi. Dalam sebuah pernyataan di Balai Kota Jakarta, Kamis (30/10/2025), Gubernur Pramono mengungkapkan:
“Saya sendiri juga mengeluhkan hal yang sama (lambat dan menarik tarif lebih dari satu kali pembayaran). Tapping-nya seringkali tidak berjalan dengan baik dan untuk itu saya sudah meminta kepada jajaran Transjakarta untuk memperbaiki,”
Keluhan tersebut dilontarkan karena Gubernur sendiri pernah merasakan langsung kendala tersebut saat menggunakan transportasi umum, terutama pada hari Rabu ketika seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Pemprov DKI diwajibkan naik transportasi umum. Beliau menekankan bahwa pengelolaan transaksi pengguna harus bisa dilakukan dengan cepat dan lancar untuk mendukung mobilitas warga Ibu Kota.
Gubernur Pramono Anung berharap sistem transaksi berjalan secepat kota-kota besar dunia, sehingga pengguna dapat “tap sambil berjalan”. Beliau menuturkan:
“Saya berpikir, saya berharap seperti di kota-kota besar dunia sambil lari, begini (melakukan tap kartu) saja sudah bisa nge-tap.”
Harapan ini sekaligus menjadi sinyal bahwa DKI Jakarta ingin meninggalkan gagap transaksi dan naik ke level efisiensi yang lebih tinggi — tak hanya modal kecepatan bus atau rel, tetapi juga kemudahan dan keandalan dalam pembayarannya.
Di sisi lain, Pemprov DKI Jakarta juga tengah melakukan kajian untuk penyesuaian tarif baru layanan bus Transjakarta. Pramono menegaskan bahwa usulan kenaikan tarif masih dalam tahap pertimbangan dan akan dibarengi dengan peningkatan kualitas layanan. Ia menyampaikan bahwa aspirasi warga melalui akun media sosial pribadinya menunjukkan bahwa tarif ideal berada di kisaran Rp 5.000 hingga Rp 7.000 per perjalanan.
“Saya juga mendengar rata-rata mereka mengusulkan, di media saya itu antara 5.000 sampai 7.000, rata-rata. Tetapi kami akan memutuskan sesuai dengan nanti apa yang menjadi kemampuan masyarakat,” ucap Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (29/10/2025).
Pernyataan ini menunjukkan bahwa Pemprov DKI tidak akan mengambil keputusan secara terburu-buru tanpa mempertimbangkan daya beli masyarakat dan prasyarat keberhasilan layanan. Perbaikan kualitas layanan — termasuk kecepatan mesin tap, ketepatan rute, frekuensi armada — menjadi prasyarat penting agar kenaikan tarif dapat diterima publik.
Dalam konteks yang lebih luas, perhatian Gubernur terhadap sistem transaksi di Transjakarta dan MRT Jakarta menggambarkan urgensi pemerintahan DKI untuk menjadikan moda transportasi umum sebagai pilihan utama warga, bukan sekadar alternatif. Efisiensi, kenyamanan, dan kemudahan pembayaran menjadi titik fokus agar masyarakat enggan menggunakan kendaraan pribadi dan beralih ke angkutan massal.
Dengan kondisi seperti ini, targetnya tidak hanya mengurangi kemacetan dan emisi, tetapi juga memperkuat integrasi antarmoda — dari Transjakarta, MRT Jakarta, hingga rute-penyangga wilayah Jabodetabek. Untuk mewujudkannya, mesin-mesin tap harus berfungsi mulus, tarif harus adil, dan pelayanan harus dapat diandalkan. Gubernur Pramono Anung menegaskan bahwa perubahan tersebut bukan sekadar janji, tetapi bagian dari transformasi sistem transportasi yang memerlukan komitmen nyata dari semua pihak.
