KabarHarapan.com – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan peluang kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS) pada 2026 tetap terbuka. Pernyataan ini disampaikan saat ditemui di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa lalu, meski ia mengaku belum menerima rincian resmi terkait rencana tersebut.
“Kalau kemungkinan kan selalu ada, cuma peluangnya berapa kami nggak tahu,” ujar Purbaya, menanggapi pertanyaan wartawan mengenai wacana kenaikan gaji ASN tahun depan.
Pernyataan ini sedikit berbeda dari jawaban mantan Menkeu Sri Mulyani Indrawati. Dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Jakarta, Sabtu (15/8) lalu, Sri Mulyani menyampaikan bahwa pemerintah belum membuka peluang perekrutan baru maupun kenaikan gaji ASN. Menurutnya, sebagian besar kapasitas fiskal pada RAPBN 2026 difokuskan untuk program prioritas nasional, sehingga kajian khusus untuk kebijakan PNS belum dilakukan.
Meski demikian, pemerintah terus mematangkan rencana penerapan sistem penggajian tunggal atau single salary bagi ASN. Sistem ini bertujuan menyederhanakan struktur penghasilan sekaligus meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri.
Tri Budhianto, Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Kemenkeu, menjelaskan pada Jumat (10/10) bahwa single salary menjadi bagian dari upaya pemerintah agar hak penghasilan ASN diberikan secara penuh dan transparan. Kemenkeu pun rutin berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) untuk membahas desain teknis sistem tersebut.
Sementara soal kenaikan gaji, Tri menegaskan hingga saat ini belum ada keputusan resmi terkait anggaran 2026. Pemerintah akan mempertimbangkan prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam menentukan kebijakan.
“Kalau kita lihat semua yang menjadi bagian dari APBN akan tergantung dari prioritas pemerintah saat ini. Kalau memang pemerintah pada saat itu kenaikan gaji jadi prioritas, saya yakin itu juga akan diperhitungkan dan akan menjadi bagian di tahun depannya. Tapi kalau kita bicara di tahun 2026, seingat saya di nota keuangan belum kelihatan terkait kenaikan gaji itu,” ujarnya.
Kendati belum ada kepastian nominal atau waktu implementasi, peluang kenaikan gaji ASN pada 2026 tetap menjadi topik hangat di kalangan pegawai negeri. Pakar fiskal menilai, implementasi sistem single salary dapat menjadi fondasi penting sebelum pemerintah memutuskan kebijakan kenaikan gaji. Dengan sistem ini, penghasilan ASN lebih transparan, administrasi lebih sederhana, dan kemungkinan distribusi anggaran menjadi lebih efisien.
Selain itu, pemerintah diharapkan tetap memperhatikan kesejahteraan ASN sebagai salah satu pilar pelayanan publik. Jika rencana kenaikan gaji terwujud, hal ini tidak hanya meningkatkan motivasi pegawai negeri, tetapi juga berdampak positif pada kualitas layanan publik di Indonesia.
Sejauh ini, pemerintah masih berada dalam tahap kajian dan penyusunan skema teknis, baik terkait single salary maupun potensi kenaikan gaji ASN. Publik dan ASN menantikan keputusan resmi yang diharapkan diumumkan bersamaan dengan finalisasi RAPBN 2026.
Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berupaya menyeimbangkan prioritas fiskal nasional dengan kepentingan kesejahteraan pegawai negeri, sambil menjaga transparansi dan efisiensi anggaran. Peluang kenaikan gaji ASN pada 2026 memang ada, namun keputusan final masih menunggu pertimbangan matang dari pemerintah pusat.
